SOLO. Ahad, 19/12/2021 Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Surakarta menggelar diskusi pendidikan bertajuk Liberalisasi Pendidikan : Praktek Di Indonesia. Diskusi ini diselenggarakan di gedung pusdiklat Darmo Tjahjono Perguruan Muhammadiyah Surakarta milik Majelis Dikdasmen PDM Surakarta dengan menghadirkan narasumber Prof. Dr Zainuddin Maliki,M.Si, anggota DPR RI Komisi X yang membidangi bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
Dalam acara diskusi ini, sebagai moderator adalah Hendro Susilo. Hendro ini merupakan salah satu guru di SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat sekaligus sebagai wakil ketua bidang informasi dan publikasi PDPM Kota Surakarta. Mengawali diskusi, Hendro membuka dengan catatan-catatan dinamika isu-isu pendidikan nasional. Isu tersebut antara lain peta jalan pendidikan nasional, program sekolah penggerak, perubahan kurikulum, penghapusan Ujian Nasional, penggabungan kemendikbud-ristek, pembubaran BSNP, sekolah penerima BOS, Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang PPKS untuk dikaji bersama Prof. Dr Zainuddin Maliki,M.Si.
Pada kesempatan diskusi tersebut, Prof. Zainuddin Maliki mengutarakan pandangan bagaimana relasi antara politik kebangsaan dan politik kekuasaan. Beliau mengharapkan orang-orang yang baik dan “waras” harus peduli pada politik. Politik itu untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan oligarki atau kelompoknya sendiri sehingga menimbulkan praktik yang pincang dalam kebijakan yang dikeluarkan, ujarnya. Dalam kesempatan itu pula, Prof. Dr Zainuddin Maliki berpesan kepada kader Muhammadiyah, khususnya guru Muhammadiyah untuk memiliki “passion” mendidik, yakni mendidik yang otentik agar menghasilkan generasi yang otentik pula.
Dalam salah satu sesi diskusi, Prof. Dr Zainuddin Maliki juga membagikan buku karya beliau yang berjudul “menyuarakan kewarasan publik dalam politik” kepada peserta diskusi. Salah satu yang mendapatkan buku beliau adalah ketua Majelis Pustaka PDM Kota Surakarta, Muhdiyatmoko,M.Pd. Dalam sesi diskusi itu pula, Muhdiyatmoko mengutarakan pandangannya terkait perubahan kurikulum yang terjadi. Kurikulum prototype seakan sebagai kurikulum senyap, sehingga arah pendidikan nasional perlu dipertanyakan dan dikaji secara menyeluruh dan terbuka pada publik, ungkap Muhdiyatmoko kepada forum diskusi tersebut.
0 comments:
Posting Komentar